Pontianak, Kalbar-Poskalbar.com Jum’at, 25 Juli 2025Dengan penuh semangat kebangsaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, masyarakat Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur dan Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Komisi III DPR RI dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, terkait konflik agraria dengan PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun.
Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI yang juga dihadiri oleh Ketua Umum DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., masyarakat menyampaikan pernyataan sikap terbuka, didampingi oleh Ketua DPD ARUN Kalbar Binsar Toa Ritonga dan Sekretaris DPD ARUN Kalbar Muhammad Jimi Rizaldi, A.Md., S.ST., M.T., MCE., CPLA.
Permasalahan bermula sejak tahun 1990-an ketika PT PTS membuka lahan di wilayah adat dan perkebunan rakyat tanpa melakukan ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) yang layak. Tanaman rakyat seperti karet, durian, dan hasil kebun lainnya dibabat habis tanpa kompensasi yang manusiawi. Hingga kini, masyarakat belum mendapatkan keadilan.
Tokoh-Tokoh Masyarakat Angkat Suara, beberapa tokoh masyarakat dari kedua desa hadir dan memberikan pernyataan tegasnya :
Suarwin Boyo, Kepala Desa Teluk Bayur, “Kami bukan kelompok liar. Kami adalah masyarakat Pancasila yang menjunjung tinggi hukum dan martabat. Tapi kami juga punya batas sabar ketika hak warga kami dikebiri.”
M. Sood, tokoh adat Desa Teluk Bayur, “Pancasila bukan hanya kata-kata. Itu nilai hidup kami. Tapi sekarang nilai itu diinjak oleh perusahaan yang tak punya nurani. Kami ingin negara hadir!”
Andikusmiran, ketua ARUN desa, warga dan pejuang hak petani, “Kami tidak ingin merusak. Kami ingin hak kami dihargai. Kami percaya hukum masih hidup di negeri ini, dan kami akan terus memperjuangkan keadilan dengan cara damai.”
Junaidi, SE, Sekretaris ARUN Desa Telur Bayur dan warga berlatar belakang administrasi, “Kami tidak pernah menolak pembangunan. Tapi pembangunan yang menindas dan menyengsarakan rakyat kecil bukan pembangunan Pancasila.”
Deri Diarsa Sundara, Bendara ARUN Teluk Bayur, aktivis dari Teluk Bayur, “Kami ingin bangsa ini melihat kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang sah. Kami tidak datang membawa amarah, kami datang dengan harapan.”
Salvinus Gudag, Ketua Arun Desa Suka Karya, perwakilan masyarakat Desa Suka Karya, “Kami bukan boneka. Kami punya tanah, sejarah, dan harga diri. Jangan rampas masa depan anak-anak kami demi kepentingan bisnis yang serakah.”
Perjuangan masyarakat bukan dalam bentuk perlawanan anarkis, melainkan upaya hukum, musyawarah, dan advokasi yang konstitusional. Mereka percaya bahwa sila ke-5 Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” bukan sekadar slogan, melainkan janji negara yang harus ditegakkan.
Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, dalam sambutannya menegaskan bahwa:
“Masalah lahan masyarakat yang berhadapan dengan perusahaan bukan sekadar konflik agraria, tapi juga menyentuh potensi pidana umum dan korupsi. Negara harus hadir untuk menegakkan keadilan.”
Masyarakat berharap kepada Komisi III DPR RI dan Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan mereka, membentuk tim verifikasi lapangan, dan mendorong penyelesaian yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat.
Masyarakat Teluk Bayur dan Suka Karya menunjukkan bahwa semangat Pancasila masih hidup di desa-desa pelosok negeri. Mereka adalah bukti nyata bahwa perjuangan rakyat kecil bisa dilakukan dengan cara yang santun, konstitusional, dan penuh keberanian moral.
“Kami tidak meminta lebih dari hak kami. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan, karena tanah ini bukan sekadar tempat berpijak, tapi warisan dan masa depan kami.”
(Pernyataan Bersama Masyarakat Teluk Bayur & Suka Karya)
Narasumber:
DPD ARUN Kalbar- Sekretariat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara
Ketua: Binsar Toa Ritonga
Sekretaris: Muhammad Jimi Rizaldi, A.Md., S.ST., M.T., MCE., CPLA
