PosKalbar.com – Bupati Ketapang, Martin Rantan SH MSos instruksikan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan langkah konkrit agar para tenaga kontrak yang integritas di lingkungan kerja masing-masing diselamatkan. Hal ini disampaikannya menyikapi wacana Pemerintah Pusat yang akan menghapuskan status tenaga kontrak non aparatur sipil Negara (ASN) pada 2023.
Bupati berpendapat, para tenaga kontrak di daerah adalah pegawai pemerintah non ASN yang juga berjasa bagi daerah. Bahkan keberadaan tenaga kontrak yang sudah ada saat ini masih diperlukan. Masih banyak pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik lantaran kekurangan tenaga.
“infonya tenaga kontrak akan dihapuskan pada 2023. Oke, kita ikuti, tapi saya tidak sependapat kalau sekian ribu tenaga kontrak harus dihapuskan dan mereka tidak lagi bekerja. Sebab itu saya meminta para asisten, para kepala OPD, coba pikirkan selamatkan para tenaga kontrak itu nanti,” imbau Bupati.
Ia menambahkan langkah-langkah upaya penyelematan tenaga kontrak tersebut segera dilakukan tidak perlu menunggu hingga 2023. Bahkan pada 2022 sudah harus ada skema yang dibangun. Upaya tersebut harus cepat karena 85 persen tenaga kontrak, kinerjanya sudah baik.
“Amankan ini orang-orang yang sudah banyak berjasa. Walaupun mereka hanya tenaga kontak, sudah banyak berjasa terhadap daerah. Jadi, kita ASN yang sudah punya NIP, tunjangan kinerja dan sebagainya, selamatkan ini orang-orang,” tuturnya.
Martin pun berharap agar para guru supaya dimasukkan juga ke dalam data pokok pendidik (Dapodik). Kemudian para tenaga medis agar dimasukkan juga ke dalam data pokok kesehatan (Dapokes). Tujuannya sebagai upaya agar kelak punya peluang untuk mengikuti tes sebagai ASN maupun P3K.
Sedangkan untuk tenaga kontrak di OPD lain agar dicarikan formulasi yang tepat. Sehingga nanti juga punya peluang yang sama dalam rangka mengikuti tes menjadi ASN maupun P3K. “Kita harus menyelematkan orang yang sudah punya integritas tinggi yang sudah bersama-sama membangun daerah ini,” ujar Bupati.
Bupati mengaku beberapa bulan lalu bersama dinas terkait survey untuk revitalisasi danau di rencana kawasan food estate. Kemudian melihat bawa pekerjaan tenaga kontrak seimbang dengan apa yang dilakukan oleh ASN.
“Jadi dalam rangka menangani urusan di darah secara integral merupakan bagian tak terpisah dari bupati hingga ke tenaga kontrak. Sebab itu mereka harus kita berikan pengayoman, penghormatan, terus daerah ini juga harus dijaga. Artinya bagaimana kita menyelamatkan tenaga kontrak non PNS ini,” tegasnya.
“April ini saya sudah harus mendapat laporan, karena saya ingat dalan arahan satu bulan lalu, ini sudah saya canangkan. Maka hari ini saya tegaskan kembali, supaya ada laporan. Skema dan aturan apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan tenaga kontrak tersebut,” tutup Bupati.
