PosKalbar.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mempercepat pembangunan sanitasi di wilayah perdesaan. Upaya tersebut kembali ditegaskan melalui Forum Sosialisasi Sanitasi Perdesaan yang digelar pada Rabu (22/10/2025) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang.
Kegiatan ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari berbagai unsur, mulai dari BKP Provinsi Kalimantan Barat, Balai Penataan Bangunan dan Kawasan, Provincial Facilitator Implementation (PFI) Kalbar, para camat, kepala desa, lurah, kepala puskesmas, tokoh masyarakat, hingga perwakilan instansi pendidikan dan organisasi lokal.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Ketapang, Sekda Repalianto, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung percepatan sanitasi desa. Ia menegaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah, dan sanitasi menjadi pilar penting untuk mencapainya.
“Sanitasi bukan hanya soal infrastruktur. Ini menyangkut lingkungan yang sehat, pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,” ujarnya.
Saat ini, capaian desa berstatus Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Ketapang baru mencapai 21 persen. Pemerintah menargetkan tambahan 29 persen desa untuk mencapai angka minimal 50 persen desa ODF pada akhir 2025.
Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengeluarkan sejumlah regulasi penting, antara lain:
Surat Edaran Bupati Ketapang Nomor 251/DPRKD-C.400.10.2/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang kewajiban penyusunan Rencana Tata Bangunan Desa (RTB Desa) yang mengacu pada program lintas sektor perumahan dan permukiman.
Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 13 Agustus 2025 mengenai larangan penggunaan kantong plastik belanja sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Surat Edaran Nomor 36 Tahun 2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang percepatan pencapaian desa ODF dengan target minimal 50 persen pada tahun 2025.
Sekda menekankan bahwa keberhasilan program sanitasi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ia bahkan sempat berkelakar mengenai komitmen bersama:
“Pekerjaan seberat apa pun akan menjadi ringan kalau dikerjakan bersama-sama. Tapi jangan pakai rumus ‘ringan karena tidak dikerjakan’,” ucapnya yang disambut tawa peserta.
Ia menegaskan, kepala desa harus mengambil peran besar sebagai garda terdepan. Dana desa diminta digunakan secara efektif untuk pembangunan fasilitas sanitasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kepala desa harus jadi contoh. Jangan sampai rumah kepala desa malah belum punya WC,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat. Banyak warga masih melakukan buang air di sungai atau parit karena alasan kebiasaan lama dan keterbatasan ekonomi.
Program pemicuan, penyuluhan kesehatan, dan pendataan rumah tangga diminta untuk digencarkan oleh puskesmas dan tenaga kesehatan di lapangan.
“Mungkin sekarang manfaatnya belum terasa, tapi beberapa tahun ke depan dampaknya akan besar bagi kesehatan masyarakat,” katanya.
Pemerintah juga mengajak PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk terlibat aktif. PKK dinilai memiliki jaringan kuat hingga ke tingkat keluarga sehingga dapat menjadi agen perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
Pemerintah memberikan apresiasi kepada 16 kecamatan dan 53 desa yang telah mengalokasikan anggaran APBDes untuk program sanitasi tahun 2025. Di sisi lain, dunia usaha juga diajak mendukung melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya untuk pembangunan jamban di desa sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kemitraan dan gotong royong dari semua pihak,” tegas Sekda.
Forum ditutup dengan ajakan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan desa yang sehat, bersih, dan bebas buang air besar sembarangan.
“Desa yang sehat adalah desa yang kuat, dan desa yang kuat menjadi fondasi bangsa yang maju. Mari kita wujudkan seluruh desa di Kabupaten Ketapang menjadi desa yang bebas buang air besar sembarangan,” pungkasnya.
