PosKalbar.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) tentang Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Lingkungan di Kabupaten Ketapang, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Senin (20/10/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ketapang, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan YIARI yang dipimpin oleh Ketua Yayasan Silvester, serta jajaran pemerintah dan lembaga mitra lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Alexander menyampaikan apresiasi tinggi kepada YIARI atas kiprah dan kontribusinya di Kabupaten Ketapang, baik dalam bidang konservasi maupun pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada YIARI yang telah hadir dan banyak membantu masyarakat serta pemerintah daerah. Banyak hal baik yang bisa kami pelajari dan kembangkan bersama untuk kemajuan Ketapang,” ujar Bupati.
Menurutnya, kerja sama dengan lembaga seperti YIARI menjadi sangat penting, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat efisiensi anggaran nasional.
“Tahun depan, anggaran daerah berkurang sekitar Rp450 miliar. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.
Bupati Alexander juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Ia menilai, dengan luasnya kawasan hutan di Ketapang — termasuk sekitar 20 konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan total areal hampir satu juta hektar — masyarakat harus mendapat ruang untuk berpartisipasi.
“Selama ini masyarakat sering hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Ke depan, saya ingin mereka dilibatkan dalam pengelolaan hutan melalui kemitraan atau usaha produktif berbasis kehutanan,” ungkapnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, saat ini tengah menata kembali status lahan dan aset yang selama ini tumpang tindih dengan kawasan hutan. Banyak desa, sekolah, puskesmas, hingga kantor desa secara administratif masih masuk kawasan hutan, padahal secara nyata sudah menjadi permukiman atau fasilitas publik.
“Kami sedang mendata seluruh aset desa dan pemerintah untuk diusulkan perubahan statusnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami berharap YIARI juga dapat mendukung upaya ini, termasuk menjadi jembatan koordinasi dengan kementerian,” jelas Bupati.
Selain orangutan yang menjadi fokus utama YIARI, Bupati Alexander juga menekankan pentingnya pelestarian satwa khas daerah seperti burung Ruai — maskot Provinsi Kalimantan Barat — serta Baning, yaitu kura-kura darat yang hanya hidup di kawasan perbukitan Ketapang.
“Ketapang punya potensi besar untuk menjadi pusat konservasi dan ekowisata berbasis keanekaragaman hayati. Ke depan, kerja sama ini bisa dikembangkan tidak hanya untuk orangutan, tetapi juga untuk satwa lain yang menjadi identitas daerah,” tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Alexander mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi menjaga alam sekaligus memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Mari kita bergotong royong untuk mewujudkan Ketapang yang maju, mandiri, dan lestari. Kerja sama ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang masa depan masyarakat Ketapang,” pungkasnya.
Penandatanganan kesepakatan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan.
