PosKalbar.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) mengenai Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Lingkungan di Kabupaten Ketapang. Acara berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Senin (20/10/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ketapang, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Yayasan YIARI Silvester beserta jajaran, serta sejumlah mitra pemerintah lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Alexander menyampaikan apresiasi tinggi kepada YIARI atas kontribusinya dalam bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di kawasan sekitar hutan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada YIARI yang telah hadir dan banyak membantu masyarakat serta pemerintah daerah. Banyak hal baik yang bisa kami pelajari dan kembangkan bersama untuk kemajuan Ketapang,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama dengan lembaga konservasi seperti YIARI sangat penting, terlebih di tengah berkurangnya kemampuan fiskal daerah akibat efisiensi anggaran nasional.
“Tahun depan, anggaran daerah berkurang sekitar Rp450 miliar. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.
Bupati Alexander juga menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Ia menyoroti luasnya areal kehutanan di Ketapang, termasuk sekitar 20 konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan total hampir satu juta hektar.
“Selama ini masyarakat sering hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Ke depan, saya ingin mereka dilibatkan dalam pengelolaan hutan melalui kemitraan atau usaha produktif berbasis kehutanan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah sedang menata kembali status lahan dan aset yang selama ini tumpang tindih dengan kawasan hutan. Banyak fasilitas publik seperti desa, sekolah, puskesmas, hingga kantor desa, secara administrasi masih masuk kawasan hutan meskipun sudah menjadi permukiman.
“Kami sedang mendata seluruh aset desa dan aset pemerintah untuk diusulkan perubahan statusnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami berharap YIARI dapat mendukung upaya ini, termasuk sebagai jembatan koordinasi dengan kementerian,” ujarnya.
Selain orangutan yang menjadi fokus program YIARI, Bupati Alexander juga menyoroti pentingnya pelestarian satwa khas Ketapang, seperti burung Ruai—maskot Kalimantan Barat—dan Baning, yakni kura-kura darat endemik kawasan perbukitan Ketapang.
“Ketapang punya potensi besar untuk menjadi pusat konservasi dan ekowisata berbasis keanekaragaman hayati. Ke depan, kerja sama ini bisa dikembangkan tidak hanya untuk orangutan, tetapi juga untuk satwa lain yang menjadi identitas daerah,” tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam menjaga alam dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Mari kita bersinergi dan bergotong royong untuk mewujudkan Ketapang yang maju, mandiri, dan lestari. Kerja sama ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang masa depan masyarakat Ketapang,” tegas Bupati.
Acara penandatanganan kesepakatan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor menuju pembangunan berkelanjutan yang adil bagi masyarakat sekaligus ramah lingkungan.
