PosKalbar.com – Pencapaian indikator makro pembangunan di Kabupaten Kayong Utara (KKU) meningkat. Ini diungkapkan Bupati KKU, Citra Duani saat menghadiri kegiatan Diseminasi atau penyebarluasan Menuju Agenda Pembangunan Ekonomi Inklusif KKU di Mahkota Hotel Kecamatan Sukadana, Rabu (20/7).
Bupati memaparkan capaian indikator tersebut ada empat yakni indeks pembangunan manusia (IPM). Kemudian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan penurunan persentase jumlah penduduk miskin. Keempat penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) terus mengalami peningkatan.
“IPM KKU walaupun termasuk dalam kategori rendah di tingkat Provinsi Kalimantan Barat tapi selalu mengalami peningkatan. Pada 2021 sebesar 62,90 persen meningkat 0,22 apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 62,68 persen,” ungkap Bupati.
Citra menegaskan Pemerintah Daerah terus berupaya memperjuangan target capaian indikator macro guna memajukan pembangunan di KKU. “Guna mewujudkan kemajuan dan percepatan capaian pembangunan yang telah ditargetkan di KKU,” ucapnya.
“Maka kita perlu bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan instansi vertikal. Kemudian antar OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemerintah KKU. Serta dengan badan usaha Plpemerintah atau non pemerintah dan bahkan Non-Government Organizations (NGO) baik di pusat dan daerah,” lanjut Bupati.
Bupati pun berharap kegiatan diseminasi yang dilaksanakan ini bisa menambah pengetahuan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah KKU. Misalnya pengetahuan terkait perencanaan pembangunan yang berbasis riset dan lain sebagainya
“Semoga hasil kegiatan ini bisa memberikan rekomendasi terkait pembangunan ekonomi di KKU. Sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya guna kemajuan dan kesejahteraan di KKU,” harap Bupati.
Plt Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Laksmi Kusumawati mengatakan kegiatan ini merupakan kesempatan atau momen sangat penting bagi KKU sebagai salah satu daerah pelaksanaan untuk diseminasi.
“Ke depan, kita perlu mendorong kerjasama dan kolaborasi yang baik ini antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Bersama-sama kita dukung bagaimana Pemerintah Daerah bisa mendorong kondisi pembangunan inklusif di daerah,” ucap Laksmi.
Menurut dia, indeks pembangunan ekonomi inklusif ini menjadi suatu hal paling penting untuk perencanaan di tingkat daerah. Lantaran adanya indeks pembangunan inklusif sudah ada di laporan nasional. Sehingga ke depan tidak perlu untuk mendorong lagi digunakan dalam perencanaan tingkat daerah.
“Karena dengan adanya indeks pembangunan inklusif ini kita bisa menghitung bagaimana tingkat produktivitas pembangunan di nasional atau daerah,” ujar Laksmi.
Direktur The SMERU Research Institute, Widjajanti Isdijoso mengatakan berdasarkan data bahwa indeks ekonomi inklusif KKU masih relatif rendah. Lantaran ada beberapa aspek yang mempengaruhi seperti kelemahan di Infrastruktur dan akses-akses pada lembaga keuangan.
“Untuk itu, kedepan fokus kita pada prospek perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang. Serta yang utama itu memang akses infrastruktur berperan penting,” tuturnya.
“Sehingga jika masih terbatas maka berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan layanan publik. Kemudian untuk jangka menengah dilihat dari SDM (sumber daya manusia) yang harus terus ditingkatkan,”tutup Widjajanti. (Andi/*)
