PosKalbar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara (KKU), fasilitasi rapat kerja dalam rangka pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak se-KKU, yang berlangsung di ruang rapat DPRD KKU, Senin(26/09).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh panitia Pilkades tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD), Nendar dan di pimpin oleh Anggota DPRD KKU Komisi III, Abdurahman.
Pada kesempatan tersebut Nendar Soehri menjelaskan bahwa kegiatan rapat ini berkaitan dengan pelaksanaan teknis Pilkades. Terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan demi kelancaran saat pelaksanaan Pilkades tersebut.
Kemudian Nendar juga menyampaikan bahwa, masyarakat yang tidak terdaftar sebagai data pemilih tetap (DPT). Tetap akan dapat memberikan hak pilihnya dengan memberikan atau menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) kepada panitia pelaksana Pilkades.
“Kita berharap semua masalah yang ada di lapangan bisa teratasi dan Pilkades ini berjalan dengan baik dan tidak ada kecurangan. Semua sudah disosialisasikan kepada calon kepala desa, tim sukses, panitia dan masyarakat terkait Pilkades ini,” ungkap Nendar.
Nendar juga menyampaikan bahwa Pilkades serentak di KKI kali ini dilaksanakan di 27 Desa dengan 212 tempat pemungutan suara (TPS) dan 55.522 DPT. “Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat pelaksanaan nantinya jumlah DPT akan bertambah,” ujarnya.
“Kemudian masyarakat tidak perlu khawatir jika memang tidak masuk dalam DPT. Lantaran masih bisa memberikan hak suaranya kepada calon Kades dengan menunjukkan KTP,” lanjut Nendar.
Nendar mengungkapkan saat ini persiapan sudah hampir selesai dan mulai 27 September 2022, surat suara akan didistribusikan kepada panitia tingkat desa yang dikawal oleh pihak keamanan. “Surat suara akan didistribusikan ke desa terdekat terlebih dahulu dan akan selesai sebelum hari kampanye dimulai,” tutur Nendar.
Sementara itu, Abdurahman mengatakan yang perlu diperhatikan adalah DPT dan surat suara yang sah. Kemudian nama calon Kades dan tidak ada pemilih ganda yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik.
“Saya berharap kepada Dinas SP3APMD bekerja lebih maksimal dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Berikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap panitia bahwa Pilkades serentak ini berjalan baik dan lancar. Serta menciptakan rasa aman, nyaman dan terpercaya,” harap Abdurahman. (Andi)
