PosKalbar.com – Gubenur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji kunjungan kerja ke Kabupaten Kayong Utara (KKU), Jumat (4/11). Dalam kunjungan tersebut, Sutarmidji menyerahkan bantuan sosial berupa paket bahan pangan dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi kepada masyarakat di Kantor Camat Sukadana.
“Hari ini saya menyerahkan bantuan kepada masyarakat khususnya warga KKU di setiap kecamatan, seluruh kecamatan di Kalbar akan mendapatkan bansos paket bahan pangan sebanyak 250 sampai 300 paket. Paket ini di tujukan kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu,” ucap Midji sapaan akrabnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar memilih dua metode dalam menyalurkan bantuan untuk mengendalikan inflasi dan mitigasi dampak inflasi. “Saya memilih dua metode penyerahan bansos ini, yang pertama operasi pasar murah dan paket bahan pangan kepada masyarakat Kalbar, yang benar-benar berhak menerima bantuan,” ucapnya.
Bansos yang dibagikan tersebut, menurut Midji merupakan pengendalian inflasi dampak kenaikan BBM, kemudian pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bansos.
Adapun Kalbar, lanjut dia, mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebanyak dua puluh ribu paket. Namun, Kalbar mampu mengendalikan inflasi dan menjadi yang terbaik, sehingga Kalbar mendapatkan tambahan insentif 10,8 miliar. Kemudian 6 miliar akan digunakan untuk bansos.
“Kita mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat 20.000 paket, karena kita mampu mengendalikan inflasi dan menjadi yang terbaik, pemerintah pusat berikan 10,8 miliar sebagai insentif dan 6 miliar akan kita gunakan untuk bansos lagi,” ujar Midji.
Kemudian di akhir sambutannya, Sutarmidji berpesan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya minimal sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pembuatan kartu BPJS.
“Saya sampaikan dua hal kepada ibu bapak yang pertama untuk menyekolahkan anak-anaknya minimal sampai SMA atau SMK, tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah, karena sekarang sekolah sudah gratis,” tuturnya.
Lebih lanjut, Midji mengingatkan warga untuk segera membuat BPJS Kesehatan agar mudah dalam menerima fasilitas kesehatan ketika diperlukan.
“Buat lah dari sekarang agar nantinya tidak lagi ada masalah saat berobat. Kalau tidak mampu secara mandiri, usulan ke pak camat, nanti akan di usulkan ke pemerintah daerah (pemda). Pemerintah Provinsi menyediakan subsidi untuk BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu sebanyak 15 miliar,” terangnya.
“Jangan sudah sakit baru mengurus, nanti ada masalah, baru lah menyalahkan pemerintah, karena BPJS itu sendiri akan aktif setelah 14 hari dari pembuatan,” tutup Sutarmidji. (Andi)
