PosKalbar.com – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Belanja Instansi Vertikal, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Desa periode Januari 2023, yang dihadiri secara daring oleh seluruh perwakilan instansi vertikal melalui Duta Satuan Kerja, pimpinan dan perwakilan perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang dan Badan Keuangan Daerah Kayong Utara dan media massa lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.Ak, M.Comm, membuka media briefing sekaligus menyampaikan evaluasi kinerja belanja instansi pemerintah, DAK Fisik, Dana Desa, Digipay, penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi).
Sampai dengan 31 Desember 2022, Ismail menyampaikan bahwa secara keseluruhan, realisasi belanja yang disalurkan KPPN Ketapang mencapai Rp970,98 Miliar dari alokasi Rp1,01 Triliun atau 95,68 persen, terakselerasi 4,92% dibandingkan periode Desember 2021 lalu.
“Capaian Kinerja Belanja Pusat serta Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2022 Sangat Baik, Laju Perekonomian Ketapang dan Kayong Utara Optimis pada Tren Positif,” ungkap Ismail.
Peningkatan tersebut didukung oleh komitmen para pimpinan instansi vertikal, BPKAD/BKD, dan Pemda termasuk OPD, yang menunjukkan komitmen para Pimpinan Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah serta pengelola keuangan yang semakin baik, bahwa penyerapan anggaran yang tepat waktu sangat penting untuk mendukung pergerakan kebangkitan ekonomi masyarakat.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Instansi Vertikal sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 97,88%, di mana terdapat akselerasi belanja barang yang meningkat 2,25% dan belanja modal 8,25% dibandingkan tahun 2021.
Realisasi Belanja Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2022, mencapai 94,57 persen dengan penyaluran DAK Fisik TA 2022 yang telah selesai, serta penyaluran Dana Desa menunjukkan tingkat penyaluran sangat optimal di 2 kabupaten.
Hal ini menunjukkan komitmen Pemda Ketapang dan Pemda Kayong Utara yang semakin serius mengakselerasi dengan tetap mengedepankan tata Kelola yang baik untuk kebermanfaatan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan UMKM, melalui marketplace pemerintah yaitu Digipay Satu yang dapat mengakomodir vendor dari seluruh bank, tidak lagi hanya Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Hal ini dapat memperluas potensi akses pasar untuk UMKM di Ketapang dan Kayong Utara. Terlebih, didukung oleh penyediaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMi (Ultra Mikro), diharapkan makin banyak UMKM yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.
Menghadapi persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang akan datang, peran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) maupun Indeks Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa merupakan indikator diharapkan semakin meningkatkan kontribusi pemerintah dalam laju perekonomian daerah.
“Secara gabungan dari 49 satuan kerja, posisi IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) kita menempati urutan teratas di Kalimantan Barat dengan capaian 96,93 (dari skala 100),” ujar Ismail.
Capaian ini merupakan hal yang luar biasa dan menunjukkan komitmen tinggi seluruh instansi vertikal lingkup Kab. Ketapang dan Kayong Utara. Oleh karenanya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kembali kinerja di tahun 2023.
Langkah-langkah yang perlu dikondisikan adalah di antaranya memperhitungkan realisasi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana, pendaftaran kontrak tepat waktu dan akselerasi belanja kontraktual di triwulan I, serta penyelesaian tagihan dan UP (Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) secara tepat waktu.
“Mudah-mudahan di 2023 kinerja belanja satuan kerja bisa kita kawal dari awal sehingga mencapai nilai yang sempurna,” pungkas Ismail. (Tim Kehumasan KPPN Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat)
