PosKalbar.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang memaparkan hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan hingga triwulan ketiga Tahun Anggaran 2025. Rapat evaluasi yang digelar pada pertengahan Oktober ini merupakan tindak lanjut dari desk evaluasi yang telah berlangsung pada 13–15 September 2025.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang dan dihadiri oleh para kepala perangkat daerah, camat, serta jajaran pemerintah daerah. Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang memaparkan capaian pendapatan, realisasi belanja, serta progres kinerja program dari masing-masing perangkat daerah.
Pendapatan Daerah Capai 60,15 Persen.
Hingga September 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai 60,15 persen. Capaian terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah menyentuh 88,53 persen, melampaui target tahun berjalan.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi baru mencapai 56,1 persen, terdiri dari:
Transfer pusat: 56,7 persen
Transfer provinsi: 36,8 persen
Realisasi Belanja Daerah 54,69 Persen
Pemerintah Kabupaten Ketapang telah merealisasikan 54,69 persen dari total belanja daerah. Rinciannya sebagai berikut:
Belanja Operasional: 59,6%
Belanja Modal: 36,03%
Belanja Tidak Terduga: 6,41%
Belanja operasional masih mendominasi hingga 69 persen dari total belanja daerah, terutama untuk belanja pegawai dan operasional rutin. Sementara belanja modal yang menjadi penopang pembangunan fisik masih tergolong rendah.
“Kita berharap ke depan porsi belanja modal dapat meningkat hingga di atas 40 persen agar pembangunan infrastruktur dan layanan publik semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Kepala Bappeda.
Progres Proyek Fisik dan Non-Tender
Untuk pekerjaan fisik melalui proses tender, terdapat 73 paket pekerjaan, dengan:
56 paket (73,97%) telah selesai tender,
7 paket belum ditenderkan,
5 paket masih dalam proses.
Proyek tersebut mayoritas berada di:
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,
Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Selain itu, terdapat 1.393 paket pekerjaan non-tender, dengan tingkat realisasi 84,57 persen. Sebagian masih dalam tahap pengerjaan, terutama pada sektor pendidikan, pekerjaan umum, serta sosial.
Serapan Belanja Perangkat Daerah dan Kecamatan
Evaluasi menunjukkan variasi capaian kinerja antar-perangkat daerah. Instansi dengan serapan anggaran tertinggi antara lain:
Badan Kesbangpol (70,5%),
Sekretariat Daerah,
Dinas Pekerjaan Umum.
Untuk tingkat kecamatan, Sungai Melayu Rayak dan Benua Kayong menjadi wilayah dengan capaian serapan anggaran tertinggi, sementara sebagian kecamatan lainnya masih berada di kisaran 60 persen.
Tantangan Tahun 2026: TKDD Diprediksi Turun Rp 104 Miliar
Pemerintah daerah juga menyoroti tantangan alokasi keuangan tahun 2026. Berdasarkan data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), alokasi tahun depan diperkirakan turun sekitar Rp 104 miliar dibanding 2025.
TKDD 2025: Rp 1,2 triliun
Proyeksi TKDD 2026: Rp 1,053 triliun
Penurunan terutama terjadi pada bidang kesehatan dan bagi hasil pajak. Namun dana non-fisik pendidikan justru meningkat dari Rp 209 miliar menjadi Rp 338 miliar, seiring bertambahnya alokasi untuk sertifikasi guru.
Sekda Tekankan Kecepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Program
Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah. Ia mengingatkan pentingnya memahami arah kebijakan kepala daerah dan bergerak cepat dalam realisasi kegiatan.
“Bupati selalu menekankan tiga hal penting: kecepatan pelaksanaan program, efektivitas kegiatan, dan serapan anggaran yang maksimal,” tegas Sekda.
Menutup rapat, Sekda berharap sisa waktu dua bulan terakhir tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempercepat realisasi kegiatan, khususnya yang berdampak langsung bagi masyarakat.
