PosKalbar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ketapang menyelenggarakan Lokakarya Mini untuk percepatan penurunan stunting Kecamatan Kendawangan, Selasa (23/8). Kegiatan ini dihadiri Camat, Kepala Puskesmas, Danramil dan Kapolsek Kendawangan serta 19 kepala desa di Kendawangan.
Camat Kendawangan, Eldianto, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan dan desa. Serta meminta dukungan lintas sektor dalam upaya pencegahan stunting, terutama yang menjadi lokasi fokus (Lokus).
“Harapan kepada desa yang tidak menjadi Lokus stunting agar tetap berupaya untuk melakukan pencegahan dan program yang bersumber dari anggaran dana desa yang menjadi kewajiban yang telah diamanatkan Kementerian Desa,” kata Eldianto.
Satrawati dari Bidang Pengendalian Penduduk dan KB OPDKB Kabupaten Ketapang mengatakan stunting merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Ketapang saat ini. Bahkan instansi Pemerintah yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten banyak sekali baik yang bersifat intervensi spesifik maupun sensitif.
“Pemerintah Daerah Ketapang telah membentuk tim percepatan penurunan stunting. Di dalamnya ada peran dan tugas dari masing-masing instansi seperti Bappeda. Kemudian Dinas Sosial PPPA dan KB, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup, Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Pertanian Peternakan Perkebunan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa,” tuturnya
Menurutnya peran kecamatan melalui Camat dapat melakukan pertemuan secara berkala untuk pemantauan kondisi stunting di tingkat desa. Sehingga perencanaan dan penyelenggaran program bisa berbasis data.
Kemudian peran desa sangat penting karena tempat semua data cakupan sasaran intervensi pencegahan stunting dikumpulkan. “Kepala Desa harus memastikan program tepat sasaran. Kader pembangunan manusia adalah unsur pelaksana yang membantu dalam intervensi penurunan stunting di tingkat desa,” ujarnya.
Sherli Meidianti selaku Operator Data Stunting OPDKB Kabupaten Ketapang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan intervensi stunting dikenal dengan Aksi Konvergensi. Terdapat delapan aksi yang menentukan langkah tahapan intervensi stunting dan yang paling awal diperlukan adalah data-data pendukung untuk analisis situasi.
“Namun data-data yang diinginkan belum terkumpul dengan maksimal, masih ada beberapa Kecamatan dan Desa yang belum mengirim data-data,” ungkap Sherli.
Sherli menambahkan, saat ini data-data yang belum terkumpul dari desa adalah data kelahiran, calon pengantin, calon pengantin yang menerima pil penambah darah dan data ibu hamil dan pasca salin. Serta data pelayanan KB pasca salin dan data peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemudian data hasil kerja kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) seperti Verifikasi dan Validasi (Verval). Serta Data Keluarga Resiko Stunting (KRS) juga masih belum tersedia sama sekali di tingkat Kabupaten. “Sementara data itu sangat penting dalam kelanjutan program percepatan penurunan stunting kedepannya”, tegasnya
“Hasil data Verval tersebut, nantinya akan disinkronkan dengan data kasus stunting hasil e-PPGBM di Puskesmas. Serta sebagai dasar dalam pelaksanaan audit stunting dengan pelaksana teknisnya adalah Tim Puskesmas, Koordinator KB, PKK Kecamatan dan Desa, Kader TPK, dan OPDKB,” lanjut Sherli
Ia mengungkapkan, capaian ketersediaan data masih sangat minim. Ini terlihat dari tampilan dashboard keluarga berisiko stunting dimana data catin/capus anemia yang mengonsumsi 90 tablet tambah darah masih nol persen.
Kemudian kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (12%), Keluarga Berisiko Stunting yang mengakses air minum layak (73%), keluarga berisiko stunting yang memiliki rumah layak huni (73%), dan keluarga berisiko stunting yang mempunyai jamban sehat (69%).
“Jadi kegiatan ini mendorong peran camat untuk meningkatkan komitmen dan konvergensi semua pihak mulai kecamatan. Kemudian desa dan puskesmas agar percepatan penurunan stunting bisa terwujud untuk menciptakan sumber daya manusia Ketapang yang berkualitas,” tutupnya. (Andi)
