PosKalbar.com – Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara (KKU) Kalimantan Barat, Effendi Ahmad meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius monitoring kegiatan pembangunan. Ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah KKU, di Aula Bank Kalbar Sukadana, KKU, kemaren.
“Saya mengingat kepada OPD terkait agar serius memberikan perhatian khusus terhadap monitoring korupsi dan pencegahan terintegritas,” ucap Wabup.
Diungkapkannya, berdasarkan progres evaluasi Tim Supervisi Monitoring korupsi dan pencegahan terintegrasi (Korsupgah). Bahwa di KKU masih rendahnya monitoring kegiatan pembangunan yang memang menjadi tupoksi OPD.
Selain itu, Tim Supervisi Monitoring Korsupgah mencakup 8 lingkungan intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Serta pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, Manajemen ASN, optimalisasi pajak, pengelolaan barang milik desa dan kelola keuangan desa.
Menurut Wabup, Rakor ini dalam rangka mendorong pengelolaan APBD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Serta mengidentifikasi permasalahan, resiko, penyebabnya dan menurunkan potensi tingkat korupsi.
“Terima kasih kepada Tim Supervisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang telah memberikan arahan dan pendampingan kepada Pemerintah KKU,” tutur Effendi.
Dalam kegiatan ini, turut hadiri, Tim Supervisi Monitoring Korsupgah, KPK RI, Sekda KKU dan Kepala OPD terkait. (Andi/*)
