PosKalbar.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang terus menunjukkan komitmennya dalam memfasilitasi berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Salah satunya melalui audiensi yang dipimpin Wakil Bupati Ketapang terkait pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi perkebunan kelapa sawit yang bermitra dengan perusahaan perkebunan. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan para petani yang menjadi anggota koperasi. Audiensi berlangsung pada Kamis, 27 November 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah ketua koperasi sawit yang secara langsung menyampaikan kondisi di lapangan, termasuk keberatan petani atas pemotongan pajak. Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus meminta penjelasan lebih rinci mengenai dampak kebijakan yang tengah dikeluhkan masyarakat.
Dalam audiensi itu, jajaran Pemkab Ketapang diterima oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen menindaklanjuti setiap masukan dari daerah maupun perwakilan koperasi. Disampaikannya bahwa seluruh aspirasi akan menjadi bahan evaluasi agar kebijakan dapat berjalan seimbang tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat.
Wakil Bupati Ketapang menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pusat. “Kami ingin memastikan setiap kebijakan berjalan adil dan tidak menimbulkan keresahan. Aspirasi dari petani akan kami kawal agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat,” ujarnya.
Melalui langkah ini, Pemkab Ketapang kembali mempertegas komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mendukung terwujudnya Ketapang yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Pemerintah daerah akan terus mengedepankan dialog konstruktif demi penyelesaian persoalan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
