Muara Enim – Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat pada Selasa, 9 Desember 2025, di depan Kantor Bupati Muara Enim
Massa aksi yang dipimpin Koordinator Aksi, H. Adriansyah, Gelombang protes ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa pada tanggal 04, 20, 27 November 2025 lalu, yang dinilai belum menghasilkan respons memadai dari pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Aksi unjuk rasa di mulai pukul 10.00 WIB.
Setelah bergantian melakukan orasi akhirnya massa aksi di terima oleh Asisten 1 pemerintahan Kabupaten Muara Enim Drs. H. Andy wijaya di ruang kerjanya, dalam pertemuan yang hangat dan penuh kekeluargaan itu H. Adriansyah menyampaiikan tuntutan :
1. Menghentikan pungutan pajak galian c (mblb) kepada penyedia jasa proyek konstruksi pemerintah kabupaten muara enim karena tidak ada dasar hukum dan berpotensi melakukan a buse of power, mengingat penyedia jasa bukan merupakan subjek pajak MBLB;
2. Menghentikan pengggunaan material tambang (batu, pasar dan tanah urug) ilegal yang dilakkukan oleh penyedia jasa proyek konstruksi dinas PUPR karena berpotensi melawan hokum
3. Bila terbukti menggunakan material tambang (batu, pasar dan tanah urug) ilegal, untuk tidak dilakukan pembayaran kepada penyedia jasa proyek konstruksi dinas pupr karena berpotensi merugikan keuangan negara;
4. revisi terbatas perda no. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Wajib menyertakan hasil uji laboratorium mutu beton k-250 untuk pekerjaan jalan agar menjaga kualitas pekkerjaan dan sebagai syarat pencairan termin tagihan.
Dalam tanggapanya Drs. H. Andy wijaya sudah bisa memahami apa yang diinginkan oleh Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat, akan memanggil Kepala BAPENDA, Kepala Dinas PUPR untuk menyelasaikan tuntutan tersebut dan Drs. H. Andy wijaya berjanji akan secepat nya memberikan keputusan dan akan melaporkan hasil tersebut kepada Bupati.
