SUNGAI LAUR — Bupati Ketapang Alexander Wilyo bergerak cepat menyikapi dinamika yang berkembang di Kecamatan Sungai Laur terkait kendala pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak atau BBM bagi masyarakat.
Langkah responsif tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perekonomian, pelayanan publik, distribusi logistik, serta kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pedesaan tetap berjalan dengan baik.
Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa persoalan BBM di Sungai Laur harus segera mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, ketersediaan energi merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki jarak cukup jauh dari sentra layanan pengisian bahan bakar.
“Terhentinya operasional SPBU 64.788.16 di Kecamatan Sungai Laur terjadi seiring dengan adanya proses evaluasi dan pemeriksaan internal terkait dugaan ketidaksesuaian tata kelola penyaluran. Saya memandang bahwa proses klarifikasi yang sedang berjalan di tingkat manajemen SPBU merupakan wilayah profesional yang harus dihormati, namun pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di lapangan tidak boleh ikut terhambat selama proses tersebut berlangsung,” ujar Bupati Alexander Wilyo.
Menangkap urgensi situasi di lapangan, Bupati Alexander Wilyo secara persuasif membuka ruang dialog bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk menghimpun informasi secara langsung mengenai kondisi yang dihadapi warga serta dampak yang muncul akibat terhentinya layanan SPBU tersebut.
Menurut Bupati, pemerintah daerah perlu mendengar langsung aspirasi masyarakat agar langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ia menilai, pemenuhan kebutuhan BBM tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis distribusi, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut konkret, Pemerintah Kabupaten Ketapang secara resmi melayangkan surat kepada PT Pertamina Patra Niaga pada Selasa, 9 Juni 2026. Melalui surat tersebut, Bupati Alexander Wilyo mendorong Pertamina untuk segera memformulasikan langkah darurat dan mekanisme penyaluran alternatif bagi masyarakat Kecamatan Sungai Laur.
Langkah tersebut ditempuh agar stabilitas pasokan BBM tetap terjaga selama proses evaluasi dan klarifikasi terhadap pengelolaan SPBU berjalan. Pemerintah daerah berharap Pertamina dapat mengambil kebijakan cepat, terukur, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap supremasi hukum yang kini tengah berjalan pada tingkat pengelola SPBU. Kendati demikian, saya memandang kelancaran pelayanan publik dan pemenuhan hajat hidup masyarakat adalah prioritas yang tidak boleh terabaikan. Kebutuhan dasar warga harus tetap menjadi episentrum perhatian,” tegas Bupati Alexander Wilyo.
Bupati juga menggarisbawahi bahwa ketersediaan energi merupakan pilar vital yang menggerakkan banyak sektor. BBM dibutuhkan untuk transportasi masyarakat, distribusi barang dan logistik, pelayanan kesehatan, aktivitas pendidikan, hingga produktivitas pertanian dan perkebunan warga.
Ia menilai, apabila tidak segera ada solusi alternatif, masyarakat Sungai Laur berpotensi menghadapi biaya ekonomi tinggi. Hal ini dapat terjadi karena warga harus mencari BBM ke wilayah lain dengan jarak yang lebih jauh, sehingga menambah beban waktu, biaya transportasi, dan biaya produksi masyarakat.
Kondisi geografis Kecamatan Sungai Laur yang memiliki jarak cukup signifikan dari sentra pengisian bahan bakar di wilayah sekitar menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan langkah cepat tersebut. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak ingin masyarakat mengalami kesulitan berkepanjangan dalam memenuhi kebutuhan energi harian.
Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa intervensi kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Ketapang merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi kepentingan publik. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar.
Langkah ini juga sejalan dengan visi Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri, terutama dalam memastikan pemerataan layanan dan kelancaran distribusi energi hingga ke wilayah kecamatan dan pedesaan.
Melalui komunikasi resmi dengan PT Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap dapat segera ditemukan solusi strategis yang transparan, profesional, dan berkelanjutan. Solusi tersebut diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan darurat, tetapi juga menjadi bagian dari perbaikan tata kelola distribusi BBM ke depan.
Bupati Alexander Wilyo juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian berlangsung. Ia berharap masyarakat tetap mengedepankan komunikasi yang baik, sementara pihak terkait dapat memberikan respons cepat terhadap kebutuhan warga.
Kini, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama masyarakat Sungai Laur menaruh harapan besar kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk segera mengambil langkah konkret. Dengan respons yang cepat dan tepat, kebutuhan BBM masyarakat dapat kembali terlayani, aktivitas ekonomi tetap berjalan, dan stabilitas sosial di Kecamatan Sungai Laur dapat terus terjaga.
Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal persoalan ini sampai ditemukan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, tetap menghormati proses profesional yang sedang berjalan, dan memastikan pelayanan publik tidak terputus.
