KETAPANG — Bupati Ketapang Alexander Wilyo menekankan pentingnya transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih terbuka, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan digital. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kabupaten Ketapang, Rabu, 29 April 2026.
Dalam arahannya, Bupati Alexander Wilyo mengajak seluruh jajaran Dinas PUTR untuk tidak lagi bekerja dalam senyap. Menurutnya, setiap kerja pemerintah harus dapat diketahui, dirasakan, dan dipahami masyarakat sebagai bagian dari transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu hadir lebih cepat sebelum masyarakat menyampaikan keluhan. Ia mendorong jajaran bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air atau SDA untuk mengedepankan pola kerja preventif, bukan hanya reaktif.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pentingnya melakukan normalisasi drainase sebelum musim penghujan tiba. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pelayanan proaktif dalam mencegah persoalan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
“Bekerjalah tanpa menunggu laporan, karena kepedulian adalah pelayanan terbaik,” ujar Bupati Alexander Wilyo.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik tidak hanya terlihat dari seberapa cepat pemerintah merespons masalah, tetapi juga dari kemampuan aparatur dalam membaca potensi persoalan dan mengambil langkah antisipatif sejak dini.
Selain menekankan pembangunan fisik, Bupati Alexander Wilyo juga menyoroti pentingnya membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui media sosial. Ia menilai, media sosial harus dipahami sebagai ruang strategis untuk mendengar, menyampaikan informasi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Bupati menginstruksikan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD agar memiliki kanal informasi yang aktif, informatif, dan mudah diakses masyarakat. Di era digital saat ini, media sosial bukan lagi sekadar ruang hiburan atau aktivitas tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan kelembagaan dalam pelayanan publik.
Menurut Bupati Alexander Wilyo, media sosial dapat menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menangkap aspirasi, keluhan, serta kebutuhan masyarakat secara cepat. Dengan pengelolaan yang baik, kanal digital pemerintah dapat membantu mempercepat respons terhadap persoalan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh dianggap sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari dedikasi pelayanan. Pemerintah harus berani membuka ruang komunikasi, menyampaikan progres pekerjaan, dan menjelaskan langkah-langkah yang sedang dilakukan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Alexander Wilyo juga memberikan jaminan ketenangan bekerja bagi aparatur teknis. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan intervensi terhadap aspek teknis pekerjaan, agar para aparatur yang memiliki keahlian dapat bekerja secara profesional sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.
“Saya memberikan kepercayaan penuh. Silakan bekerja sesuai aturan. Yang utama adalah profesionalitas, kehati-hatian, dan integritas. Jangan ada ruang untuk bermain-main dalam pekerjaan,” tegasnya.
Bupati menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan kinerja yang bertanggung jawab. Setiap aparatur diminta menjaga integritas, bekerja berdasarkan regulasi, serta menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Kabupaten Ketapang membutuhkan aparatur yang memiliki dedikasi, keberanian bekerja, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Menurutnya, profesionalisme merupakan harga mati dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Bupati Alexander Wilyo menilai Dinas PUTR memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama karena bidang tugasnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan infrastruktur publik lainnya.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Dinas PUTR untuk terus meningkatkan kualitas kerja, memperkuat koordinasi internal, dan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok desa.
Melalui pemanfaatan media sosial, pola kerja preventif, dan penguatan integritas aparatur, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dapat dipantau, dipahami, dan dirasakan manfaatnya secara luas.
Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa dedikasi yang tulus akan selalu mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, setiap aparatur harus menjadikan profesionalitas, kehati-hatian, dan integritas sebagai dasar utama dalam bekerja.
Dengan semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mendorong birokrasi yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan. Transformasi ini diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju, mandiri, transparan, dan berkeadilan.
