PosKalbar.com – Krisis air bersih di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, kian memprihatinkan. Di tengah kewajiban membayar tagihan rutin, warga justru dipaksa menghadapi kenyataan pahit: air tidak mengalir, tetapi meteran tetap berjalan.
Situasi ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan cerminan buruknya pengelolaan layanan dasar oleh pemerintah daerah. Alih-alih menghadirkan solusi, kebijakan pemasangan meteran air sejak Desember 2025 justru memperparah beban masyarakat.
Warga kini harus merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar. Dalam sebulan, pengeluaran untuk membeli air bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp800 ribu. Ironisnya, air yang dibeli pun harus dihemat karena harganya mahal.
“Bulan ini sudah empat kali saya beli air. Itu pun hanya untuk mandi dan cuci piring. Pakaian terpaksa laundry, biayanya hampir jutaan. Penghasilan habis hanya untuk air,” ungkap Lestari dengan nada kecewa.
Kondisi ini memperlihatkan kegagalan serius dalam menjamin hak dasar masyarakat. Air bersih yang seharusnya menjadi layanan publik justru berubah menjadi beban ekonomi yang mencekik.
Lebih parah lagi, sistem distribusi yang diterapkan dinilai tidak masuk akal. Jadwal buka-tutup air yang digembar-gemborkan nyatanya hanya formalitas. Saat jadwal tiba, air tetap tidak mengalir dengan alasan klasik: debit kecil.
Di lapangan, warga bahkan harus menggunakan mesin penyedot hanya untuk “memancing” air keluar dari pipa. Itu pun tidak selalu berhasil. Yang keluar sering kali bukan air, melainkan angin.
“Meteran tetap mutar, padahal yang keluar cuma angin,” keluh Desi, warga Desa Pangkalan Buton.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin masyarakat tetap ditagih untuk layanan yang secara nyata tidak mereka terima?
Keluhan serupa disampaikan Kepala Dusun Simpang Empat, Andi. Ia menyebut sekitar 70 persen warganya mengalami hal yang sama—air tidak mengalir, tetapi tagihan terus berjalan.
“Ada yang bayar sampai Rp400 ribu per bulan. Belum lagi listrik untuk mesin sedot. Jadi beban warga dua kali lipat,” tegasnya.
Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kelalaian, bahkan ketidakadilan dalam sistem pelayanan air bersih di daerah tersebut. Pemerintah daerah seharusnya tidak tinggal diam melihat warganya dipaksa membayar mahal untuk sesuatu yang tidak mereka nikmati.
Jika situasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin runtuh. Air bersih bukan komoditas mewah, melainkan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara.
Sudah saatnya pemerintah daerah dan instansi terkait berhenti bersembunyi di balik alasan teknis. Evaluasi menyeluruh, transparansi pengelolaan, hingga perbaikan nyata di lapangan harus segera dilakukan.
