posKalbar.com – Kebijakan pemasangan meteran air di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, justru memicu polemik di tengah masyarakat. Alih-alih memperbaiki distribusi, warga mengeluhkan air yang tidak mengalir, bahkan yang keluar dari pipa hanya angin, sementara tagihan tetap berjalan setiap bulan.
Pemasangan meteran air yang mulai dilakukan sejak Desember 2025 itu diikuti dengan kewajiban pembayaran retribusi sesuai peraturan daerah (Perda). Namun di lapangan, kondisi yang dirasakan warga jauh dari harapan.
Sejumlah warga mengaku pasokan air kerap tidak tersedia. Bahkan, mereka terpaksa menggunakan mesin penyedot agar air bisa keluar. Ironisnya, dalam kondisi tersebut meteran tetap berputar meski air tidak mengalir.
Salah seorang warga Desa Pangkalan Buton, Desi, menyebut kondisi ini sangat merugikan masyarakat.
“Air tidak mengalir, padahal sudah pakai mesin sedot. Meteran tetap mutar, padahal yang keluar cuma angin,” ujarnya, Senin (16/3/2026).
Ia juga mengeluhkan tagihan yang terus muncul setiap bulan, meskipun air jarang dinikmati. Menurutnya, sebelum pemasangan meteran, distribusi air justru lebih lancar.
“Tagihan tetap ada tiap bulan. Kalau begini, lebih baik meterannya dikembalikan saja. Dulu sebelum dipasang, air tidak pernah bermasalah,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Dusun Simpang Empat, Desa Pangkalan Buton, Andi. Ia menyebut sekitar 70 persen warga di wilayahnya mengalami persoalan yang sama sejak pemasangan meteran dilakukan.
Menurutnya, warga tetap membayar tagihan meski suplai air tidak menentu. Bahkan, beban masyarakat bertambah karena harus mengeluarkan biaya listrik untuk mengoperasikan mesin penyedot air.
“Ada yang bayar sampai Rp 400 ribu per bulan. Sudah bayar air, masih harus bayar listrik untuk menyedot air. Ini jelas memberatkan masyarakat,” ungkapnya.
Kondisi ini memicu desakan agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kayong Utara segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi air.
Warga menilai, kebijakan pemasangan meteran tidak seharusnya diberlakukan tanpa diiringi jaminan pasokan air yang stabil. Mereka meminta pemerintah tidak hanya menarik retribusi, tetapi juga memastikan pelayanan dasar masyarakat terpenuhi.
Jika tidak segera ditangani, persoalan ini dikhawatirkan akan terus memicu keresahan di tengah masyarakat Sukadana.
