PosKalbar.com – Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kayong Utara tahun 2026 mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat. Menyikapi kebijakan tersebut, tokoh masyarakat Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, sekaligus mantan calon kepala desa, Juhanadi, menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah dalam menyosialisasikan informasi resmi kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Menurut Juhanadi, penundaan Pilkades harus dipahami masyarakat secara bijak agar tidak memunculkan kesalahpahaman maupun isu-isu yang dapat memecah persatuan warga. Sebagai figur yang pernah terlibat langsung dalam kontestasi politik desa, dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Saya siap turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan informasi yang benar terkait penundaan Pilkades serentak tahun 2026 ini. Jangan sampai ada warga yang termakan isu atau informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengalaman mengikuti proses demokrasi desa membuat dirinya memahami situasi dan dinamika masyarakat di lapangan. Karena itu, komunikasi yang baik dinilai penting agar warga tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
Selain fokus pada sosialisasi, Juhanadi juga menyatakan kesiapan membantu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Desa Nipah Kuning agar tetap kondusif selama masa penundaan tahapan Pilkades berlangsung.
Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, pemuda hingga masyarakat umum.
“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga suasana tetap aman dan damai. Perbedaan pandangan itu biasa, tetapi persatuan masyarakat harus tetap diutamakan,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung jalannya pemerintahan desa hingga jadwal baru Pilkades resmi ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Sikap yang ditunjukkan Juhanadi mendapat apresiasi dari sejumlah warga. Kehadiran tokoh masyarakat yang aktif memberikan edukasi dan menjaga suasana dinilai mampu menjadi penyeimbang di tengah berkembangnya berbagai informasi terkait penundaan Pilkades.
Sejumlah pihak berharap kondisi masyarakat tetap kondusif serta tidak terjadi gesekan sosial selama menunggu keputusan resmi pemerintah mengenai jadwal baru Pilkades serentak di Kabupaten Kayong Utara.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara masih belum mengumumkan waktu terbaru pelaksanaan Pilkades serentak 2026. Pemerintah disebut masih melakukan berbagai kajian dan persiapan guna memastikan seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai prinsip demokrasi.
